Berikut contoh soal UPA pilihan ganda dengan kunci jawaban untuk bidang Hukum Acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Untuk jawaban setiap soal pilihan ganda ialah yang kami bold (tebalkan).
- Peradilan tata usaha negara diatur dalam?
- UU No. 9 tahun 2004
- UU No. 5 tahun 1986
- UU No. 4 tahun 2004
- Jawaban a dan b benar
- Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah?
- Yang merupakan perbuatan hukum perdata
- Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- Yang masih memerlukan persetujuan
- Semua benar
- Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah?
- Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat hukum pidana
- Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia
- Semua benar
- Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah?
- Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum
- Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia
- Semua benar
- Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatan?
- Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Semua benar
- Semua salah
- Menurut pasal 116 . . . . .
- Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusan
- Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif
- Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuan
- Semua benar
- Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal?
- Pasal 54
- Pasal 53
- Pasal 55
- Pasal 56
- Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)?
- Penetapan tertulis
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Semua benar
- Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)?
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Bersifat konkrit individual dan final
- Mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- Semua benar
- Alat bukti menurut pasal 100?
- Surat atau tulisan
- Keterangan ahli dan saksi
- Pengakuan dan pengetahuan hakim
- Semua benar
Baca juga:
Contoh Soal UPA Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban – Hukum Acara Peradilan Agama
- Actor Sequuitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasal?
- Pasal 54
- Pasal 68
- Pasal 98
- Pasal 108
- Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalam?
- Pasal 48
- Pasal 68
- Pasal 98
- Pasal 51
- Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam?
- Pasal 48
- Pasal 68
- Pasal 98
- Pasal 51
- Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai uapaya administrasi diatur dalam?
- Pasal 48
- Pasal 68
- Pasal 53
- Pasal 51
- Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktu……terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara?
- 30 hari
- 90 hari
- 400 hari
- 14 hari
Kunjungi juga:
Paralegal.id – Portal Hukum dan Peraturan Indonesia
- Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitu?
- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat
- Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat
- Dasar gugatan sesuai pasal 53
- Semua benar
- Alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan?
- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dengan asas-asas pemerintahan yang baik
- Jawaban a dan b
- Melampaui kewenangannya
- Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam?
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 98
- Pasal 51
- Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu?
- Pemeriksaan segi administratif (53)
- Rapat permusyawaratan (62)
- Pemeriksaan Persiapan (63)
- Semua benar
- Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum?
- Perlawanan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan kembali
- Pemeriksaan acara cepat diatur dalam?
- Pasal 68
- Pasal 62
- Pasal 98
- Pasal 108
- Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara?
- Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan
- Dan menerbitkan keputusan yang baru
- Membayar ganti rugi dan rehabilitasi
- Semua benar
- Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu?
- Orang
- Badan hukum privat
- Badan atau pejabat tun
- Semua benar
- Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986 sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004?
- Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya
- Jangka waktu yang ditentukan telah lewat
- Setelah lewat jangka waktu 4 bulan
- Semua benar
- Banding administratif diatur dalam?
- UU 20 tahun 1947
- PP 30 tahun 1980
- Pasal 122
- Pasal 48
- Gugatan sengketa tun diatur dalam?
- Pasal 56
- Pasal 1 angka 5
- Pasal 62
- Jawaban a dan b
- Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 56?
- Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik
- Semua benar
- Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melalui bentuk?
- Penetapan
- Keputusan
- Permohonann
- Gugat
- Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan?
- Mengajukan gugatan baru
- Perlawanan
- Banding
- Kasasi
- Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian PTUN?
- Surat
- Keterangan ahli
- Keterangan saksi dan Pengakuan
- Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim
- Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakim?
- Majelis
- Tunggal
- Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur dengan?
- Undang-undang
- Peraturan pemerintah
- Keputusan presiden
- Keputusan mahkamah agung
- Dengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya diatur dalam?
- Pasal 81
- Pasal 93
- Pasal 98
- Pasal 108
- Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan diatur dalam?
- Pasal 81
- Pasal 93
- Pasal 98
- Pasal 108
- Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum?
- Putusan tidak sah
- Putusan batal
- Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- Semua benar
- Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109?
- Putusan tidak sah
- Putusan batal
- Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- Semua benar
- Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal?
- Gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan
- Syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuh
- Apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat
- Semua benar
- Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan upaya hukum?
- Banding
- Kasasi
- Perlawanan
- Semua benar
- Terhadap putusan pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukum?
- Banding
- Mengajukan gugatan baru
- Perlawanan
- Semua benar
- Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa diatur dalam?
- Pasal 81
- Pasal 93
- Pasal 57
- Pasal 108
