Idham Barkah, S.H., CTT
Dalam praktik hubungan hukum perdata, khususnya dalam perikatan utang-piutang, sering kali timbul permasalahan ketika salah satu pihak, terutama debitur, tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah hukum yang dapat diambil oleh kreditur untuk melindungi hak-haknya dan memastikan pemenuhan prestasi dari debitur.
Pentingnya Penyusunan Klausula dalam Perjanjian
Setiap perjanjian yang sah dan mengikat para pihak harus memuat klausula yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausula tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian dan sebagai dasar hukum apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan klausula yang ambigu atau tidak memadai, yang dapat merugikan salah satu pihak.
Baca juga: Perdamaian dalam Kepailitan Pasca Debitor Dinyatakan Pailit
Untuk mencegah hal tersebut, sangat dianjurkan agar perusahaan atau individu yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang melibatkan kuasa hukum atau konsultan hukum yang kompeten dalam menyusun dan meninjau klausula perjanjian. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Langkah Hukum yang Dapat Diambil oleh Kreditur
Apabila debitur tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi, kreditur masih memiliki beberapa opsi hukum untuk melindungi hak-haknya:
- Menyertakan Penjamin dalam Perjanjian
Salah satu langkah preventif yang dapat diambil adalah dengan meminta pihak ketiga untuk menjadi penjamin atas utang debitur. Dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, penjamin dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Namun, perlu diperhatikan bahwa hubungan hukum antara debitur dan penjamin harus diatur secara jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. - Melakukan Sita Jaminan
Kreditur dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan untuk mengamankan aset debitur selama proses persidangan berlangsung. Sita jaminan ini bertujuan untuk mencegah debitur mengalihkan atau menyembunyikan aset yang dimilikinya. Jenis sita jaminan yang dapat diajukan antara lain sita konservatoir, eksekutorial, dan provisi, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. - Mengajukan Gugatan Actio Pauliana
Apabila debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur, seperti mengalihkan aset dengan harga di bawah nilai pasar kepada pihak lain, kreditur dapat mengajukan gugatan actio pauliana. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut dan mengembalikan aset ke dalam boedel pailit debitur. Namun, gugatan ini hanya dapat diajukan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan merugikan kreditur. - Menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase atau Mediasi
Apabila para pihak telah menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase atau mediasi, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur tersebut. Penyelesaian melalui arbitrase atau mediasi dapat lebih efisien dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.
Peran Kuasa Hukum dalam Penyusunan Perjanjian
Peran kuasa hukum atau konsultan hukum sangat penting dalam penyusunan perjanjian utang-piutang. Mereka dapat membantu dalam merumuskan klausula yang jelas dan tegas, serta memberikan nasihat hukum mengenai risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, potensi sengketa dapat diminimalisir dan hak-hak para pihak dapat terlindungi secara optimal.
Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya bukan berarti kreditur kehilangan haknya. Melalui langkah-langkah hukum yang tepat, seperti menyertakan penjamin, melakukan sita jaminan, mengajukan gugatan actio pauliana, atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau mediasi, kreditur masih memiliki peluang untuk memperoleh pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang untuk menyusun perjanjian dengan cermat dan melibatkan kuasa hukum yang kompeten guna melindungi hak-hak mereka.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang epailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Unduh]
