Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.“
Pasal ini merupakan pasal yang paling populer di dalam KUH Perdata karena di sinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320 KUH Perdata, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:
- pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas pacta sunt servanda;
- pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.
Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.
Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah asas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.
Ayat (3) atau alinea (3), ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Baca juga:
Bunyi & Penjelasan Pasal 1238 KUH Perdata
