Ketika Keadilan Menunggu Viral: Analisis Sosiologi Hukum atas Fenomena No Viral No Justice

Bintang Athallah Ariq Bintang Athallah Ariq
| 22 November 2026


Gambar AI. No Viral No Justice
Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sehingga setiap warga berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, kekayaan, maupun popularitas. Gagasan ini menjadi dasar harapan masyarakat bahwa setiap laporan akan diproses secara adil melalui prosedur yang telah ditentukan. Namun, kepercayaan itu kini diuji. Sejumlah kajian menunjukkan adanya pergeseran legitimasi hukum, dari mekanisme formal menuju tekanan opini publik digital, yang dipicu antara lain oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, disparitas perlakuan hukum, dan proses peradilan yang lambat (Fitriani, Qamar, & Arifin, 2026, hlm. 6-7).

Pergeseran tersebut terangkum dalam istilah no viral, no justice, yaitu anggapan bahwa suatu kasus baru mendapat perhatian serius dari aparat setelah viral di media sosial. Dalam banyak kasus, viralitas bahkan menjadi faktor penentu yang mendorong respons aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur resmi yang seharusnya cukup untuk memperoleh keadilan justru dirasakan belum memadai, sehingga warga beralih ke ruang digital untuk mencari perhatian (Panggabean, Wajongkere, & Karsono, 2025, hlm. 5093).

Sepanjang 2026, pola serupa muncul di berbagai daerah. Peristiwa yang menimpa tiga santri di Lombok Tengah terjadi pada Desember 2025 tetapi tersangka baru ditetapkan tujuh bulan kemudian, yaitu pada Juli 2026, setelah video kondisi korban beredar luas di media sosial dan keluarga melapor ke kepolisian (Safitri, 2026). Hal serupa terjadi pada kasus Hogi Minaya di Sleman, di mana petinggi Polri dan DPR baru memberi perhatian setelah kasus tersebut ramai diberitakan (Aristama, 2026). Bahkan di Jakarta, anggota DPRD DKI menilai penanganan premanisme di kawasan Tanah Abang menunjukkan kecenderungan yang sama (Purnama, 2026).

Fenomena ini kini diakui oleh institusi penegak hukum sendiri. Kapolri menyatakan ingin agar warga tidak perlu viral supaya laporan polisinya ditangani. Di sisi lain, Kompolnas menyoroti maraknya fenomena tersebut sekaligus mengingatkan bahwa sebagian perkara sebenarnya sudah ditangani tetapi masih berproses karena satu penyidik dapat memegang banyak kasus. Pengakuan ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya terletak pada niat aparat, tetapi juga pada struktur kerja dan cara institusi berkomunikasi dengan pelapor (Nugraha, 2026).

Bagi sosiologi hukum, fenomena ini menarik karena memperlihatkan kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis (law in books) dan pelaksanaannya di lapangan (law in action), sehingga masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana kontrol sosial. Fenomena ini juga menggambarkan budaya hukum yang lebih peka terhadap tekanan publik daripada terhadap norma hukum itu sendiri. Di sisi lain, ketergantungan pada viralitas berisiko merusak prinsip due process of law dan menimbulkan ketimpangan antara kasus yang viral dan yang tidak (Zaki & Aini, 2026, hlm. 5343-5344). Oleh karena itu, artikel ini menelaah fenomena no viral no justice dengan perspektif sosiologi hukum, khususnya terkait legitimasi, budaya hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Rumusan Masalah
  1. Bagaimana fenomena no viral, no justice dalam penegakan hukum di Indonesia dianalisis dari perspektif sosiologi hukum, khususnya dari segi legitimasi, budaya hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum?
  2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat memperoleh keadilan melalui jalur resmi tanpa harus bergantung pada viralitas di media sosial?
Tujuan
  1. Menganalisis fenomena no viral, no justice melalui kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan teori sosiologi hukum, untuk mengetahui bagaimana fenomena ini memengaruhi legitimasi hukum, budaya hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat.
  2. Merumuskan saran yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat agar penanganan laporan berjalan transparan dan setara, baik untuk kasus yang viral maupun yang tidak.
Kronologi

Kasus tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, menjadi contoh yang paling gamblang. Peristiwanya terjadi pada 13 Desember 2025, namun menurut Polda NTB, proses hukum baru dimulai setelah keluarga korban melapor ke Polres Lombok Tengah pada awal Juni 2026. Dengan kata lain, butuh waktu sekitar enam bulan sebelum kasus ini masuk ke jalur resmi. Tak lama setelah laporan itu, video kondisi salah satu korban berinisial SAH beredar di Facebook dan mengundang perhatian banyak orang. Sorotan makin besar saat keluarga korban hadir di podcast Denny Sumargo pada 8 Juli 2026, dan hanya sehari kemudian, 9 Juli 2026, polisi menetapkan tersangka. Pihak kepolisian memang menegaskan bahwa proses baru berjalan setelah laporan resmi masuk. Meski begitu, urutan waktunya sulit diabaikan perkembangan kasus bergerak seiring naiknya perhatian publik (Safitri, 2026).

Kritik semacam ini akhirnya ditanggapi oleh pimpinan institusi. Pada 1 Oktober 2026, Kapolri Suyudi mengatakan ingin warga tidak perlu viral agar laporannya ditangani. Sepekan berselang, tepatnya 8 Oktober 2026, Kompolnas mengakui fenomena no viral, no justice memang marak. Namun, lembaga ini juga menjelaskan bahwa sebagian kasus sebenarnya sudah ditangani dan masih berproses, karena satu penyidik bisa memegang banyak perkara, bahkan hingga 30 perkara (Nugraha, 2026).

Analisis Sosiologi Hukum
Legitimasi Hukum: Ketika Prosedur Tidak Lagi Cukup

Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan dapat bertahan karena dipercaya sah oleh masyarakat. Dalam negara modern, kepercayaan itu bertumpu pada legitimasi legal-rasional, yaitu keyakinan bahwa aturan dijalankan secara konsisten dan prosedural tanpa memandang siapa yang berurusan dengan hukum. Dalam kasus santri di Lombok, prosedur formal baru berjalan setelah laporan resmi masuk, tetapi masyarakat justru menyaksikan perkara bergerak cepat setelah video viral dan keluarga korban tampil di podcast. Rangkaian ini membentuk kesan bahwa yang menggerakkan hukum bukan lagi prosedur, melainkan tekanan publik. Kajian sosiologi hukum menyebut kondisi ini sebagai pergeseran legitimasi hukum dari mekanisme formal menuju tekanan opini publik digital (Beetham, 1991, hlm. 43).

Budaya Hukum: Viral sebagai Jalan Pintas

Lawrence Friedman membagi sistem hukum menjadi struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Dari sisi budaya, masyarakat mulai memandang media sosial sebagai jalur yang lebih ampuh daripada pelaporan biasa. Sebuah kajian menyebut budaya hukum yang demikian lebih peka terhadap tekanan publik daripada terhadap norma hukum itu sendiri (Zaki & Aini, 2026, hlm. 5345). Dari sisi struktur, penjelasan Kompolnas tentang satu penyidik yang bisa memegang hingga 30 perkara menunjukkan bahwa antrean perkara dan beban kerja turut membuat laporan biasa terasa lambat. Akibatnya, warga yang tidak punya akses media sosial atau jaringan berada pada posisi lebih lemah, dan ini yang oleh peneliti disebut sebagai disparitas antara kasus viral dan non-viral.

Kepercayaan pada Aparat dan Viralitas sebagai Kontrol Sosial

Fenomena no viral, no justice mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, sekaligus tumbuhnya media sosial sebagai alat kontrol sosial. Dari sudut pandang ini, viralitas punya sisi positif: ia mendorong akuntabilitas dan transparansi aparat, serta membuka ruang partisipasi publik. Pernyataan Kapolri yang ingin warga tidak perlu viral agar laporannya ditangani bisa dibaca sebagai tanda bahwa tekanan itu memang berdampak pada institusi. Namun, kontrol sosial ini membawa risiko. Hukum yang bergerak karena tekanan massa berpotensi mengabaikan prinsip due process of law dan mengancam objektivitas serta independensi peradilan. Karena itu, viralitas lebih tepat dipandang sebagai alarm bagi lembaga hukum, bukan pengganti prosedur yang adil (Sondari, 2026, hlm. 2-4).

Penutup
Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan mengenai penjabaran topik diatas yakni:

  1. Fenomena no viral, no justice dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana tampak pada kasus santri di Lombok Tengah, menunjukkan bahwa perkembangan perkara beriringan dengan naiknya perhatian publik. Dari perspektif sosiologi hukum, hal ini terlihat pada tiga aspek. Dari segi legitimasi, prosedur formal tidak lagi dirasa cukup sehingga legitimasi hukum bergeser dari mekanisme resmi menuju tekanan opini publik digital. Dari segi budaya hukum, masyarakat menjadikan viralitas sebagai jalan pintas, sementara beban kerja penyidik yang tinggi membuat laporan biasa terasa lambat. Dari segi kepercayaan, fenomena ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparat sekaligus tumbuhnya media sosial sebagai alat kontrol sosial. Viralitas memang mendorong akuntabilitas, tetapi berisiko menimbulkan ketimpangan antara kasus yang viral dan yang tidak, serta mengancam prinsip due process of law.
  2. Agar masyarakat memperoleh keadilan melalui jalur resmi tanpa bergantung pada viralitas, diperlukan pembenahan pada jalur resmi itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan meliputi sistem pelacakan laporan yang transparan dengan batas waktu tindak lanjut dan kabar berkala kepada pelapor, evaluasi beban kerja penyidik, pengawasan proaktif oleh lembaga seperti Kompolnas, Ombudsman, dan DPR, serta penanganan yang setara bagi semua pelapor tanpa memandang besarnya perhatian publik. Dengan begitu, viralitas tidak lagi menjadi syarat keadilan, melainkan hanya salah satu bentuk partisipasi publik.
Saran
  1. Bagi Polri, perlu membangun sistem pelacakan laporan yang transparan, dengan batas waktu tindak lanjut dan kabar berkala kepada pelapor, serta mengevaluasi beban kerja penyidik agar laporan biasa tidak terasa lambat.
  2. Bagi lembaga pengawas (Kompolnas, Ombudsman, DPR), perlu mengawasi secara proaktif tanpa menunggu kasus viral.
  3. Bagi masyarakat, tetap melapor lewat jalur resmi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dengan memverifikasi informasi dan tidak menghakimi sebelum ada pembuktian.
Daftar Pustaka