Marie Maarif Muhammad Nst
Pendahuluan: Darurat Ekologis dan Kebutuhan Paradigma Baru
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan lagi sekadar bencana alam musiman, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan ekologis terstruktur yang mengancam hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. Memasuki tahun 2026, tantangan penanganan karhutla semakin kompleks di tengah ancaman perubahan iklim global dan anomali cuaca yang memperburuk kerentanan ekosistem gambut dan hutan tropis. Sepanjang dekade terakhir, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla telah dilakukan, namun kabut asap dan titik api (hotspot) terus berulang di konsesi-konsesi perkebunan maupun lahan tak bertuan. Hal ini mengindikasikan adanya celah fundamental dalam desain dan implementasi kebijakan kriminal (criminal policy) lingkungan hidup di Indonesia.
Pada pertengahan dan akhir tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan aparat penegak hukum mengambil langkah agresif dengan memproses pidana lebih dari seratus subjek hukum, yang didominasi oleh korporasi, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin puluhan perusahaan. Langkah ini menjadi momentum penting yang menandai reorientasi kebijakan kriminal penanggulangan karhutla. Pendekatan konvensional yang selama ini berfokus pada penghukuman pelaku lapangan (aktor subsider) kini mulai digeser ke arah pertanggungjawaban korporasi dan pengejaran Pemilik Manfaat Akhir (Beneficial Owner).
Namun, penegakan hukum pidana yang hanya berorientasi pada pemenjaraan dan denda (retributive justice) terbukti tidak memadai. Kerusakan ekosistem akibat karhutla membutuhkan biaya dan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji urgensi reorientasi kebijakan kriminal karhutla di tahun 2026 melalui sinkronisasi antara sanksi pidana korporasi dan sanksi administratif, yang secara terpadu bermuara pada satu tujuan utama: pemulihan ekosistem.
Dekonstruksi Kebijakan Kriminal Konvensional
Secara teoretis, kebijakan kriminal (penal policy) adalah serangkaian usaha rasional dari masyarakat atau negara untuk menanggulangi kejahatan. Dalam konteks karhutla, kebijakan kriminal selama ini kerap terjebak pada dogma ultimum remedium, di mana hukum pidana dijadikan senjata pamungkas yang baru digunakan apabila sanksi administratif dan perdata tidak membuahkan hasil. Paradigma ini sering kali disalahartikan menjadi penundaan penegakan hukum pidana, yang pada akhirnya memberi ruang bagi korporasi pembakar lahan untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan manuver hukum.
Kelemahan lain dari penegakan hukum karhutla di masa lalu adalah bias individualistik. Penyidik sering kali terhenti pada penetapan tersangka terhadap manajer lapangan, mandor, atau masyarakat kecil yang dibayar untuk memicu api. Sementara itu, aktor intelektual (mastermind) dan korporasi yang meraup keuntungan finansial dari pembukaan lahan dengan cara murah (dibakar) justru lolos dari jerat hukum. Kalaupun korporasi dipidana, denda yang dijatuhkan kerap kali masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum, tanpa ada jaminan bahwa uang tersebut dialokasikan kembali untuk memulihkan hutan yang telah menjadi abu.
Kegagalan model penghukuman ini memaksa hukum lingkungan untuk berevolusi. Di tahun 2026, lonjakan penindakan terhadap lebih dari 125 subjek hukum karhutla menunjukkan transisi paradigma dari ultimum remedium menjadi primum remedium (hukum pidana sebagai senjata utama) untuk kejahatan lingkungan yang bersifat masif, terorganisir, dan berdampak luas (extraordinary environmental crime).
Mengejar Korporasi dan Beneficial Owner
Reorientasi pertama yang paling menonjol pada tahun 2026 adalah penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Korporasi bukan lagi entitas fiktif yang kebal hukum. Melalui berbagai regulasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen yang kuat untuk membongkar kedok perusahaan.
Dalam kasus karhutla, kejahatan ini lazimnya merupakan corporate crime for the corporation (kejahatan korporasi untuk keuntungan korporasi). Pembakaran lahan adalah metode penyiapan lahan (land clearing) yang paling murah dan cepat, yang secara langsung menekan biaya operasional perusahaan (cost reduction). Ketika motif ekonomi menjadi pendorong utama, maka hukum pidana harus menyasar jantung finansial dari entitas tersebut.
Lebih progresif lagi, arah penegakan hukum 2026 mulai menerapkan doktrin Piercing the Corporate Veil (mengoyak tirai korporasi) untuk menjerat Beneficial Owner. Pemilik manfaat akhir adalah pihak yang sebenarnya memegang kendali atas korporasi atau menerima keuntungan finansial secara dominan, meskipun nama mereka tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan sebagai direksi atau komisaris. Dengan mengejar beneficial owner, hukum pidana memutus rantai impunitas yang selama ini dinikmati oleh para oligarki atau pemodal di balik perusahaan-perusahaan perkebunan cangkang (shell companies). Penjatuhan pidana penjara dan perampasan aset terhadap aktor-aktor kerah putih (white-collar) ini memberikan efek kejut dan efek jera yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar memenjarakan mandor lapangan.
Sinkronisasi Pidana dan Administratif: Pendekatan Multi-Door
Reorientasi kedua adalah melepaskan sekat ego sektoral melalui penerapan Pendekatan Multidisiplin (Multi-Door Approach). Sanksi pidana dan sanksi administratif tidak boleh dilihat sebagai instrumen yang saling meniadakan atau berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus disinkronisasi menjadi instrumen yang saling melengkapi.
Sanksi administratif memiliki keunggulan pada kecepatan dan efisiensi eksekusi. Kementerian yang menaungi bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kepala daerah memiliki otoritas langsung untuk menerbitkan Paksaan Pemerintah, membekukan izin lingkungan, atau mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) / Hak Guna Usaha (HGU) bagi korporasi yang di lahannya terjadi kebakaran parah. Langkah pencabutan izin ini sangat vital untuk menghentikan seketika operasi perusahaan yang merusak, mencegah eskalasi kebakaran, dan mengamankan lahan sebagai status quo.
Namun, sanksi administratif saja tidak cukup untuk menghukum niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus) dari korporasi. Di sinilah hukum pidana masuk. Sinkronisasi terjadi ketika pencabutan izin (administratif) dilakukan beriringan dengan penyitaan aset, pemblokiran rekening korporasi, dan penetapan tersangka (pidana). Penggabungan dua kekuatan ini menempatkan negara pada posisi superior di hadapan korporasi perusak lingkungan.
Dalam praktiknya di tahun 2026, sinkronisasi ini membutuhkan pertukaran data yang real-time antara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Ketika sebuah korporasi dijatuhi sanksi pembekuan operasional karena terdeteksi titik api berulang, berkas penyidikan pidananya harus segera dilimpahkan dengan menggunakan asas Strict Liability (tanggung jawab mutlak). Berdasarkan asas ini, penegak hukum tidak perlu lagi repot membuktikan siapa yang menyalakan korek api, melainkan cukup membuktikan bahwa api tersebut menyala di dalam wilayah konsesi perusahaan, dan perusahaan tersebut dinilai gagal menjaga lahannya.
Berbasis Pemulihan Ekosistem (Keadilan Ekologis Restoratif)
Reorientasi kebijakan kriminal tidak akan menemukan makna sejatinya apabila hanya berhenti pada penghukuman dan pemenjaraan. Babak akhir dari seluruh rangkaian penegakan hukum karhutla harus dikembalikan pada entitas korban yang sesungguhnya: alam dan masyarakat terdampak. Inilah yang dimaksud dengan hukum pidana berbasis pemulihan ekosistem (eco-restorative justice).
Selama ini, keadilan restoratif sering dipahami secara sempit hanya untuk menyelesaikan kejahatan ringan antara pelaku dan korban manusia. Dalam ranah kejahatan ekologis, keadilan restoratif bermakna kewajiban mutlak untuk memulihkan fungsi lingkungan (tanah, air, udara, dan flora-fauna) kembali seperti keadaan semula, atau setidaknya mendekati daya dukung awalnya. Lahan gambut yang terbakar
kehilangan kemampuannya menyerap karbon, memicu emisi gas rumah kaca besar-besaran, dan menghancurkan biodiversitas endemik.
Kebijakan kriminal karhutla 2026 harus merumuskan terobosan hukum di mana pidana tambahan bagi korporasi difokuskan pada “Perintah Perbaikan Lingkungan” (tindakan tata tertib). Denda triliunan rupiah yang dijatuhkan oleh pengadilan, beserta hasil lelang aset korporasi yang dirampas negara, tidak boleh lagi dicampur dengan kas negara umum. Dana tersebut harus diinkubasi dalam sebuah Trust Fund atau Dana Wali Amanat Pemulihan Lingkungan.
Dana penalti korporasi tersebut kemudian digunakan secara eksklusif untuk agenda rehabilitasi: pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut, reboisasi, pembuatan sekat kanal, dan intervensi kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap. Dengan model ini, putusan hakim pidana tidak hanya menciptakan efek jera (deterrence), tetapi juga bekerja secara pragmatis menyembuhkan luka ekologis.
Selain itu, sinkronisasi berbasis pemulihan mengharuskan sanksi administratif perampasan lahan konsesi bekas terbakar untuk dikembalikan kepada negara. Lahan-lahan hasil sitaan ini kemudian tidak direlokasi kepada korporasi lain, melainkan ditetapkan sebagai kawasan konservasi ketat atau dikelola melalui skema Perhutanan Sosial dengan pengawasan ketat, untuk memastikan masyarakat adat dan lokal turut menjaga lahan tersebut dari potensi kebakaran di masa depan.
Kesimpulan
Gelombang penegakan hukum karhutla di tahun 2026 yang membidik lebih dari seratus korporasi dan individu harus dimaknai sebagai lebih dari sekadar shock therapy. Ini adalah batu pijakan untuk merombak arsitektur hukum lingkungan di Indonesia. Reorientasi kebijakan kriminal penanganan karhutla mensyaratkan perubahan cara pandang dari keadilan retributif yang sempit menuju keadilan ekologis yang luas.
Sinkronisasi antara hukum pidana yang menyasar kantong korporasi serta beneficial owner, dipadukan dengan sanksi administratif yang mencabut nyawa perizinan perusahaan, merupakan formula yang paling rasional untuk melawan kejahatan karhutla yang berdimensi ekonomi. Namun, seluruh instrumen represif tersebut harus ditundukkan pada satu filosofi utama: pemulihan ekosistem. Hukum harus mampu memastikan bahwa setiap jengkal lahan yang dihanguskan demi keserakahan ekonomi, wajib dibayar lunas dengan upaya pemulihan ekologi, demi menjamin kelestarian ruang hidup bagi generasi mendatang. Tanpa reorientasi yang berpihak pada alam, penegakan hukum hanya akan menjadi panggung sandiwara tahunan di tengah kepungan asap.
